DerapHukumPos.com --Malang - Indonesia hari ini tengah menghadapi persoalan serius: kelembagaan negara yang terlalu gemuk. Dari kementerian, badan, lembaga nonstruktural hingga komisi ad hoc, jumlahnya terus bertambah, seolah negara ini lebih sibuk menciptakan kursi baru ketimbang menciptakan kesejahteraan rakyat. Ironinya, biaya operasional yang fantastis untuk menopang kelembagaan tersebut justru ditarik dari pemangkasan gelontoran dana APBD, yang berdampak pemerintah daerah merampas kantong rakyat melalui pajak dan berbagai pungutan.
Birokrasi saat ini yang terlalu gemuk berarti anggaran negara tersedot habis untuk belanja pegawai, tunjangan, rapat, hingga fasilitas pejabat. Padahal, banyak lembaga hanya menduplikasi fungsi kementerian lain. Ini bukan hanya pemborosan, tapi juga bentuk kegagalan manajemen negara. Bukannya memangkas struktur, pemerintah malah nyaman dengan pola “asal ada lembaga baru, masalah selesai.”
Ketika kelembagaan pusat makin rakus anggaran, korban pertama adalah daerah. Transfer ke daerah dipangkas dengan alasan keterbatasan fiskal. Padahal, daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik. Dengan anggaran tercekik, pembangunan infrastruktur melambat, layanan kesehatan dan pendidikan terbengkalai, sementara pemerintah pusat terus berkilah dengan dalih efisiensi.
Akibatnya, rakyat di daerah membayar harga paling mahal. Jalan desa rusak tak diperbaiki, irigasi terbengkalai, bantuan sosial terlambat cair, bahkan rumah sakit daerah kekurangan alat medis. Semua ini terjadi bukan karena daerah tidak mampu, melainkan karena anggaran mereka dipangkas untuk menutup biaya kelembagaan pusat yang di bentuk secara ugal-ugalan.
Lebih parah lagi, alih-alih mengurangi gemuknya lembaga, pemerintah justru menambah beban rakyat dengan menaikkan pajak. Pajak kini bukan sekadar kewajiban negara, tetapi terasa seperti jerat yang mencekik leher masyarakat. Harga kebutuhan pokok naik, tarif listrik dan bahan bakar membubung, sementara rakyat dipaksa menyetor lebih banyak demi birokrasi pusat yang boros.
Inilah bentuk ketidakadilan fiskal yang paling telanjang. Rakyat yang rajin membayar pajak justru tidak melihat hasilnya. Mereka tidak mendapatkan layanan publik yang memadai, tidak melihat infrastruktur yang layak, bahkan tidak merasakan adanya perlindungan sosial yang memadai. Lalu ke mana semua uang itu pergi? Jawabannya sederhana: masuk ke perut gemuk kelembagaan negara.
Kondisi ini berbahaya. Jika rakyat terus merasa diperas tanpa merasakan manfaat, kepercayaan kepada negara akan runtuh. Mereka bisa saja melihat pemerintah bukan lagi sebagai pelayan publik, melainkan sebagai penghisap yang hanya peduli dengan kepentingan internalnya. Inilah titik awal disintegrasi kepercayaan yang bisa berujung pada ketidakstabilan politik.
Sudah saatnya pemerintah melakukan langkah berani: reformasi kelembagaan secara besar-besaran. Bubarkan lembaga yang tidak jelas manfaatnya, gabungkan yang tumpang tindih, dan pangkas belanja pegawai yang tidak produktif. Jangan lagi negara ini dijadikan lapangan kerja raksasa bagi birokrat, sementara rakyat dibiarkan bergulat dengan kemiskinan.
Selain perampingan, pusat harus mengubah arah kebijakan fiskal: dari sentralistis menuju desentralistis. Biarkan daerah mengelola potensi ekonominya tanpa selalu menunggu belas kasihan transfer pusat. Dengan kewenangan dan anggaran yang lebih besar, daerah bisa membangun sesuai kebutuhan rakyatnya, bukan sekadar mengikuti program seragam dari Jakarta.
Kelembagaan negara yang gemuk adalah simbol dari negara yang gagal mengendalikan dirinya. Selama pemerintah pusat sibuk memanjakan birokrasi dan mencekik rakyat dengan pajak, kesejahteraan tidak akan pernah tercapai. Negara ada untuk rakyat, bukan untuk lembaga-lembaga yang rakus anggaran. Jika reformasi kelembagaan tidak segera dilakukan, maka bukan hanya daerah yang merana, tetapi legitimasi negara itu sendiri yang akan runtuh.
Dampaknya disintegrasi bangsa bakal menghantui Republik ini yang di bangun oleh pendiri bangsa dengan susah payah serta pengorbanan para pahlawan kehilangan harta, darah bahkan nyawa.
Penulis : Ruwiyanto, S.Kom., MM
(Mahasiswa Pascasarjana (S3) Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang)
.jpg)
