 |
| Narasumber: Holili, Ketua Aliansi Pemuda Indonesia (APMI) |
DerapHukumPos.com -- Surabaya –Gelombang ajakan demonstrasi menurunkan Gubernur Jawa Timur pada 3 September 2025 mulai memantik perhatian publik. Seruan yang ramai di media sosial itu tak lepas dari sorotan kritis Ketua APMI, Holili, yang menegaskan bahwa masyarakat Jatim tidak boleh terjebak pada provokasi jalanan yang justru mengorbankan kepentingan bersama.
“Kalau jalanan menjadi tempat hidup, jangan jadikan pikiran sebagai bumi untuk mati. Persoalan bangsa tidak selalu selesai dengan aksi jalanan, meski konstitusi menjamin kebebasan berpendapat,” ujar Holili, Minggu (24/8/2025).
Tiga tuntutan yang diusung massa—penghapusan tunggakan pajak kendaraan bermotor, pengusutan korupsi hibah, dan penghapusan pungli SMA/SMK—disebut Holili sah-sah saja diperjuangkan, namun harus ditelaah secara objektif dan konstitusional.
Pajak: Populis atau Adil?
Menurut Holili, pajak adalah urat nadi pembangunan. Dengan tingkat kepatuhan masyarakat mencapai 85% dan penerimaan Rp2,4 triliun pada 2024, wacana penghapusan tunggakan justru berpotensi merugikan warga patuh.
“Kalau dihapus, di mana letak keadilan bagi mereka yang sudah taat membayar?” sindirnya.
Korupsi Hibah: Sudah dalam Genggaman KPK
Holili menepis tudingan bahwa Gubernur Khofifah lari dari tanggung jawab. Menurutnya, sang gubernur justru kooperatif saat dimintai keterangan oleh KPK.
“Beliau bukan tersangka. Kasus hibah triliunan rupiah ini memang sedang diproses KPK. Jadi jangan diplintir seolah gubernur diam,” tegasnya.
Pungli di Sekolah: Oknum, Bukan Kebijakan
Terkait pungutan liar di SMA/SMK Negeri, Holili menyebut sudah ada larangan keras dari gubernur. Jika masih terjadi, itu murni ulah oknum.
“Laporkan saja ke aparat. Jangan digeneralisasi seakan menjadi kebijakan resmi pemerintah,” pintanya.
Jalanan Bukan Mekanisme Hukum
Holili menegaskan, klaim bahwa demo bisa menjatuhkan gubernur adalah keliru total. Pemberhentian kepala daerah hanya bisa dilakukan melalui mekanisme DPRD bersama Presiden, bukan melalui desakan massa di jalan.
Seruan Holili: Jaga Jatim dari Provokasi
Alih-alih terbawa arus agitasi, Holili mengajak masyarakat menjaga kondusifitas Jawa Timur.
“Yang sedang dibangun gubernur adalah generasi yang sejahtera dan berpendidikan. Mari kita kawal bersama, bukan malah merusaknya dengan provokasi jalanan,” pungkasnya.
.jpg)
