 |
| Kemenko Polhukam berharap upaya ini dapat memperkuat sinergi antarinstansi dan komunitas dalam melindungi warga dari praktik migrasi ilegal yang semakin marak di era digital |
DerapHukumPos.com -- Pangkalpinang — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menggelar diskusi publik di Pangkalpinang sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran generasi muda terhadap bahaya migrasi non-prosedural. Fokus kegiatan ini adalah mengedukasi anak muda tentang risiko menjadi korban penipuan kerja di luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan sindikat judi online dan penipuan digital.
Dalam acara yang berlangsung di Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, Deputi Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam, Dubes Mohammad K. Koba, menekankan perlunya pendekatan preventif yang melibatkan peran aktif masyarakat, terutama kaum muda.
"Kita harus terus mendorong edukasi tentang migrasi aman dan memberikan akses informasi mengenai lowongan kerja legal serta pelatihan keterampilan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan," ujar Koba.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, sejak 2021 hingga Maret 2025, lebih dari 7.500 warga negara Indonesia telah menjadi korban jaringan kejahatan siber di wilayah Asia Tenggara. Kebanyakan dari mereka direkrut melalui media sosial dan tawaran kerja yang menipu.
"Fenomena ini menimpa banyak anak muda yang tergiur dengan janji gaji besar, namun akhirnya terjebak dalam eksploitasi seperti kerja paksa, penahanan dokumen, hingga kekerasan fisik dan psikologis," imbuhnya.
Diskusi ini turut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Rina Komaria dari Kementerian Luar Negeri yang memaparkan berbagai kasus penipuan daring yang telah ditangani. Selain itu, AKBP Wahyudi dari Polda Bangka Belitung menjelaskan langkah-langkah hukum yang telah diambil untuk memberantas perekrutan PMI non-prosedural di wilayah tersebut.
Kepala BP3MI Sumatera Selatan, Waydinsyah, juga memberikan informasi praktis mengenai prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri, yang sangat penting diketahui masyarakat, terutama kalangan mahasiswa dan pencari kerja.
Melalui sesi interaktif di akhir kegiatan, peserta diajak untuk menjadi penyambung informasi di lingkungannya masing-masing. Kemenko Polhukam berharap upaya ini dapat memperkuat sinergi antarinstansi dan komunitas dalam melindungi warga dari praktik migrasi ilegal yang semakin marak di era digital.(Efrizal)
.jpg)
