Salah satu peserta, Hasan Rohmad, M.Pd, dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, Madura, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pengawasan PAUD, TK, dan PNFI, menilai Rakornas kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Dewan Pendidikan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hasan dikenal sebagai figur muda yang aktif mendorong kemajuan pendidikan di Kabupaten Sampang.
Selama empat hari pelaksanaan, FDPI membahas sejumlah isu strategis yang akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Beberapa poin utama hasil Rakornas antara lain:
Mendukung pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sebagai wadah koordinasi dan sinergi kebijakan pendidikan lintas daerah.
Membentuk tim ad hoc FDPI untuk mengawal proses pembentukan Dewan Pendidikan Nasional agar segera terealisasi.
Menegaskan kembali hasil Rakornas III di Makassar, khususnya terkait peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan guru agar terakomodasi dalam RUU Sisdiknas versi Badan Keahlian DPR RI (per Juli 2025). FDPI menyoroti masih banyaknya guru, terutama guru PAUD non-formal, yang menerima gaji di bawah UMR dan belum memperoleh pengakuan setara dengan guru formal.
Mendorong perluasan tugas Dewan Pendidikan kabupaten/kota, tidak hanya berfokus pada jenjang TK, SD, dan SMP, tetapi juga mencakup SMA/SMK serta lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama seperti MI, MTs, dan MA.
Menurut Hasan Rohmad, pembahasan dalam Rakornas FDPI kali ini diharapkan mampu memperkuat posisi Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional.
“Dewan Pendidikan tidak boleh hanya menjadi simbol. Ia harus memiliki peran nyata dalam memastikan pemerataan akses, mutu, dan kesejahteraan tenaga pendidik di seluruh jenjang,” ujarnya di sela-sela kegiatan Rakornas di Yogyakarta.
Rakornas IV FDPI juga menjadi ajang konsolidasi gagasan antar-dewan pendidikan di seluruh Indonesia. Melalui forum ini, FDPI berupaya mendorong lahirnya sistem pendidikan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.(Red)