 |
| Pertemuan resmi di Balai Kampung Balikukup membahas pembinaan dan permasalahan kampung. Namun, ketiadaan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam daftar undangan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat. |
Agenda tersebut dihadiri perangkat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), Ketua RT, LPM, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Berau. Namun, absennya aparat kewilayahan menimbulkan tanda tanya besar.
Sejumlah warga menilai keputusan tersebut tidak profesional, mengingat Babinsa dan Bhabinkamtibmas memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendampingi masyarakat.
“Kalau rapat membahas persoalan kampung, tentu harus lengkap. Kenapa Babinsa dan Bhabinkamtibmas tidak diundang? Padahal mereka punya peran besar,” ujar seorang warga.
Warga lainnya menambahkan, tanpa kehadiran dua unsur tersebut, hasil rapat berpotensi tidak menyentuh aspek keamanan dan ketertiban secara menyeluruh. Bahkan, ada yang menduga keputusan itu disengaja sehingga menimbulkan kesan kurang transparan.
Hal senada diungkapkan Serka Wisandi, Babinsa Balikukup. Ia menyayangkan sikap kepala kampung yang tidak melibatkan aparat kewilayahan dalam agenda penting tersebut.
“Kami selalu siap mendampingi masyarakat. Jika tidak dilibatkan, tentu menimbulkan pertanyaan soal keterbukaan pemerintah kampung,” tegasnya.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Babinsa memiliki tugas utama melaksanakan pembinaan teritorial, deteksi dini, serta mendukung pembangunan desa. Perkasad Nomor 16 Tahun 2019 juga menegaskan Babinsa sebagai ujung tombak TNI di desa.
Sementara itu, Bhabinkamtibmas berperan dalam pembinaan kamtibmas, penyelesaian masalah sosial, serta menjembatani hubungan antara kepolisian dan masyarakat. Menurut warga, mengabaikan keberadaan mereka menunjukkan kurangnya pemahaman kepala kampung terhadap peran strategis aparat kewilayahan.
“Seharusnya seorang kepala kampung tahu bahwa Babinsa dan Bhabinkamtibmas adalah mitra penting. Kalau tidak dilibatkan, tentu menimbulkan kecurigaan,” tegas seorang tokoh masyarakat.
Masyarakat berharap ke depan setiap agenda kampung dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan melibatkan semua pihak. Sinergi antara pemerintah kampung, aparat, dan masyarakat dinilai penting demi terciptanya keamanan, ketertiban, serta kesejahteraan bersama.
“Rapat seharusnya bermanfaat bagi masyarakat, bukan menimbulkan tanda tanya,” pungkas seorang warga.(cm/tim)
.jpg)
