DerapHukumPos.com --Malang – DPRD Kota Malang meminta seluruh pemangku kebijakan di tingkat lingkungan agar tidak mengabaikan persoalan ekonomi masyarakat yang berpotensi memicu krisis kemanusiaan. Perhatian serius diperlukan agar kesulitan ekonomi warga tidak berujung pada dampak sosial yang lebih parah.
Anggota DPRD Kota Malang, Suryadi, menilai tragedi meninggalnya seorang anak berusia 10 tahun di Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga dipicu ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan sekolah, harus menjadi refleksi bagi seluruh daerah, termasuk Kota Malang.
Menurut Suryadi, kejadian tersebut bukan sekadar persoalan lokal di wilayah lain, melainkan cermin dari lemahnya sistem perlindungan sosial jika aparatur negara tidak peka terhadap kondisi warganya.
“Ini alarm bagi kita semua. Masalah ekonomi yang dibiarkan tanpa penanganan bisa berujung pada tragedi kemanusiaan,” kata Suryadi, Sabtu (7/2/2026).
Ia menegaskan bahwa Kota Malang yang selama ini dikenal sebagai kota pendidikan, pariwisata, serta pusat ekonomi kreatif, harus mampu menjaga nilai kemanusiaan dalam pembangunan. Menurutnya, citra tersebut akan runtuh jika masih ada warga yang terabaikan secara sosial dan ekonomi.
Suryadi menilai peran RT, RW, dan kelurahan menjadi kunci utama dalam pencegahan persoalan sosial. Aparatur di tingkat bawah diminta aktif memantau kondisi warga, terutama keluarga rentan, tanpa harus menunggu laporan resmi.
“Kepekaan sosial itu penting. Jangan sampai ada warga yang menanggung beban berat sendirian, terlebih jika menyangkut masa depan anak-anak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemenuhan kesejahteraan masyarakat merupakan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan konstitusi. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus memastikan tidak ada warga yang kehilangan hak hidup layak akibat lemahnya sistem pendataan atau pengawasan.
Menurutnya, tekanan ekonomi yang tidak tertangani dapat berdampak luas, mulai dari gangguan mental, anak putus sekolah, hingga tindakan ekstrem yang menghilangkan nyawa.
Untuk itu, Suryadi mendorong optimalisasi saluran komunikasi di tingkat lingkungan, termasuk pemanfaatan media komunikasi seperti WhatsApp, sebagai sarana aduan cepat bagi warga yang membutuhkan bantuan namun belum tercatat dalam program pemerintah.
“Anggaran dan mekanisme sebenarnya tersedia. Yang dibutuhkan adalah kemauan dan kepekaan agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih jauh, ia meminta agar Kota Malang membangun sistem deteksi dini terhadap potensi masalah sosial, khususnya bagi keluarga miskin, anak-anak rentan, dan warga yang mengalami tekanan sosial.
Suryadi juga menegaskan komitmennya sebagai wakil rakyat untuk membuka akses komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Ia memastikan siap dihubungi kapan pun ketika warga menghadapi kesulitan.
“Negara harus hadir lebih cepat dari penderitaan warganya. Jangan sampai kita terlambat bertindak,” pungkasnya.
.jpg)
