Kronologi Dugaan dan Nilai Mahar
Menurut keterangan dari seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, MY ditangkap oleh tim Cyber Polda Jatim pada Senin, 17 November 2025, sekitar pukul 18.16 WIB di kediamannya. Namun, tidak berselang lama, tepatnya pada Selasa, 18 November 2025 – satu hari setelah penangkapan – MY dilaporkan telah dibebaskan.
Sumber tersebut secara spesifik menyebutkan adanya dugaan mahar atau uang tebusan senilai puluhan juta rupiah, bahkan disebut mencapai Rp75 juta, sebagai syarat pembebasan.
"Benar adanya bahwa MY ditangkap oleh Cyber Polda Jatim terkait Judi Online di rumahnya, dan sekarang sudah dipulangkan dengan dugaan membayar uang tebusan Rp75 juta," ujar sumber yang tidak ingin disebutkan namanya.
Tantangan Konfirmasi dan Respons APH
Upaya konfirmasi resmi terkait dugaan serius ini menemui jalan buntu. Tim awak media telah mencoba menghubungi dan berkoordinasi dengan pihak Unit I dan Wakil Direktur Siber (Wadirsiber) Polda Jatim melalui saluran komunikasi resmi.
Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak Wadirsiber Polda Jatim dan jajaran terkait memilih untuk bungkam dan tidak memberikan tanggapan atau klarifikasi mengenai dugaan "tangkap-lepas" dan mahar dalam penanganan kasus judi online tersebut.
Sorotan Publik terhadap Integritas Hukum
Kasus ini sontak memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat mengenai integritas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam memerangi judi online.
"Ini menjadi pertanyaan publik, lemahnya penegakan hukum jika bisa dibeli dengan nilai rupiah," tutur seorang pemerhati hukum.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat mencederai upaya pemerintah dalam memberikan efek jera kepada para pemain judol. Jika dugaan penangkapan berujung pada pelepasan dengan tebusan, efektivitas penegakan hukum dipertanyakan, seolah-olah proses hukum hanya akan berjalan jika tidak ada kesepakatan nilai nominal.
Tim media akan terus berupaya mendapatkan konfirmasi resmi dan klarifikasi dari pihak Polda Jatim, khususnya Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam), untuk mengusut tuntas dugaan praktik "tangkap-lepas" yang berpotensi melanggar kode etik dan hukum ini, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.(Red)
.jpg)
