 |
| Pertemuan Forum Solidaritas Madura Indonesia (FSMI) yang berlangsung hangat dan produktif di Rumah Dinas Wali Kota Surabaya, Jumat malam (13/6/2025) |
Audiensi yang berlangsung selama lebih dari dua jam itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Surabaya, Dr. Eri Cahyadi, ST., MT., bersama perwakilan FSMI dan elemen masyarakat Madura lainnya. Sebanyak 30 tokoh hadir dalam forum tersebut, termasuk H. Rasyid (Ketua FSMI dan IPPAMA Surabaya) serta sejumlah pejabat Pemkot Surabaya dan unsur keamanan dari TNI/Polri.
Dalam diskusi, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan bahwa penataan lahan parkir di toko-toko modern bukan langkah diskriminatif, melainkan bagian dari upaya membangun kota yang lebih tertib, aman, dan berkeadilan.
“Kami ingin warga Surabaya merasa nyaman dan terlindungi. Penataan ini untuk semua, tanpa memandang latar belakang. Ini juga bagian dari strategi peningkatan kesejahteraan para juru parkir,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keberadaan toko modern tetap diperbolehkan menawarkan parkir gratis, selama bekerja sama dengan juru parkir resmi yang terdaftar di bawah Paguyuban Juru Parkir Kota Surabaya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Juru Parkir, H. Izul, menyatakan siap bersinergi dengan Pemkot demi pengelolaan parkir yang lebih profesional, berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus meminimalkan kasus kehilangan kendaraan.
Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, juga menyuarakan dukungan terhadap kebijakan ini, meski sempat menyampaikan kekhawatiran atas stigma negatif terhadap warga Madura yang beredar di media sosial.
“Kami mendukung program ini, namun pemerintah perlu lebih bijak dalam menyampaikan pesan ke publik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” pesannya.
Dari forum dialog ini, tercapai sejumlah kesepakatan, antara lain:
Program penertiban lahan parkir di toko modern dan restoran tetap dilanjutkan.
FSMI dan kelompok pengelola parkir siap mendukung langkah Pemkot Surabaya.
Sistem parkir elektronik (prabayar/pascabayar) sedang disiapkan untuk diterapkan secara menyeluruh.
Pemkot akan menggelar pertemuan khusus dengan pengusaha toko modern untuk menyosialisasikan aturan ini, disertai ancaman sanksi bagi yang melanggar.
Audiensi ini juga menjadi momentum penting karena FSMI menyatakan membatalkan rencana aksi demonstrasi yang semula dijadwalkan pada 16 Juni 2025. Baihaki Akbar menyatakan bahwa pihaknya kini memahami arah kebijakan Pemkot dan siap ikut mengawal pelaksanaannya agar adil dan akuntabel.
Suasana audiensi berlangsung kondusif dan penuh semangat kolaboratif. Hal ini menjadi contoh nyata bahwa perbedaan pendapat bisa dijembatani melalui komunikasi terbuka tanpa harus mengerahkan massa ke jalan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal kerja sama yang lebih kuat antara Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat Madura untuk bersama-sama menciptakan kota yang lebih inklusif, rukun, dan tertata.(mst)
.jpg)
