“Bahkan ada kesan bahwa Kalimantan Barat merupakan ‘batu pertama’ atau pintu gerbang awal bagi peredaran barang-barang ilegal ke seluruh Indonesia,” ujar Dr. Herman, Jumat, 30 Mei 2025.
Menurutnya, tingginya intensitas penyelundupan barang ilegal ini menuntut langkah tegas dari instansi terkait, khususnya Bea Cukai, untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pelaksanaan audit eksternal terhadap kinerja Bea Cukai di Kalbar.
“Dengan audit eksternal, diharapkan Bea Cukai bisa mengetahui secara pasti kekuatan dan kelemahannya dalam mengantisipasi masuknya barang-barang ilegal, khususnya di Kalimantan Barat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dr. Herman mengatakan bahwa audit ini harus disertai dengan pendekatan analisis yang mendalam. “Perlu dilakukan short analysis, straight analysis, hingga analisis potensi penyimpangan di internal Bea Cukai. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan lembaga tersebut dari segi sumber daya manusia, sistem pengawasan, hingga sarana dan prasarana,” ungkapnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antarinstansi. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara Bea Cukai, TNI, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi kunci dalam memberantas jaringan penyelundupan yang kian kompleks.
“Kita tidak bisa mengharapkan Bea Cukai bekerja sendiri. Dibutuhkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang solid dengan TNI, kepolisian, dan BNN. Kami mengapresiasi TNI yang selama ini aktif membantu dalam penindakan di perbatasan,” tutur Dr. Herman.
Ia juga mengingatkan bahwa maraknya barang ilegal tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga berdampak negatif terhadap masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia pada umumnya.
“Oleh karena itu, audit eksternal ini penting untuk mendorong peningkatan kapasitas Bea Cukai ke depan, agar bisa menghadapi tantangan yang semakin besar,” pungkasnya.(Adi)
.jpg)
