Supaadi menegaskan, Pemerintah Desa Asrikaton tidak bermaksud menghindari pertanyaan maupun menutup informasi mengenai pengelolaan TKD. Ia menyebut, ketidakmampuannya memberikan angka secara langsung saat ditemui awak media pada Rabu (11/11/2026) lantaran tidak membawa dokumen administrasi yang memuat data secara lengkap.
Menurutnya, penyampaian informasi mengenai luas lahan dan nominal sewa harus mengacu pada dokumen resmi agar tidak terjadi kekeliruan dalam memberikan keterangan kepada publik.
"Saya dan Sekretaris Desa tidak pernah bermaksud menutup-nutupi. Kami hanya ingin menyampaikan data yang benar berdasarkan dokumen, bukan berdasarkan hafalan," ungkap Supaadi dalam keterangannya.
Ia juga menanggapi penggunaan istilah "pura-pura lupa" dan "tidak tahu" dalam pemberitaan sebelumnya. Supaadi menilai, diperlukan pemahaman terhadap situasi saat dirinya dimintai keterangan, terutama menyangkut data administratif yang membutuhkan verifikasi.
Klaim Pengelolaan Melibatkan BPD dan Warga
Mengenai mekanisme pemanfaatan TKD, Supaadi menyatakan pengelolaannya dilakukan melalui mekanisme pemerintahan desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai panitia serta perangkat desa.
Ia menjelaskan, sebagian lahan disewa oleh perangkat desa sesuai ketentuan, sedangkan sebagian lainnya dimanfaatkan petani yang merupakan warga Desa Asrikaton.
Terkait tidak diterapkannya mekanisme lelang terbuka, Supaadi beralasan bahwa penyewa selama ini merupakan petani lokal yang telah menggarap lahan secara turun-temurun.
Menurutnya, kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan akses pengelolaan lahan bagi masyarakat setempat agar tidak beralih kepada pihak luar.
Meski demikian, mekanisme penyewaan, dasar penetapan penyewa, besaran tarif, serta kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan aset desa tetap menjadi aspek penting yang perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen dan pengawasan pihak berwenang.
Tantangan Transparansi dan Kesiapan Audit
Di tengah munculnya pertanyaan publik mengenai nilai pendapatan TKD dan penggunaannya, Supaadi menyatakan pemerintah desa siap membuka dokumen terkait, termasuk daftar penyewa, besaran nilai sewa, serta laporan pemanfaatan hasilnya.
Ia menyebut keterbukaan tersebut dapat dilakukan kepada Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Camat Pakis, maupun masyarakat melalui forum musyawarah desa.
Bahkan, Supaadi menyatakan tidak keberatan apabila Inspektorat dan DPMD Kabupaten Malang melakukan audit khusus terhadap pengelolaan TKD Asrikaton.
"Kami siap jika dilakukan audit khusus oleh Inspektorat dan DPMD. Apabila ditemukan kesalahan administrasi, kami siap memperbaikinya. Jika ada yang harus dikembalikan ke Rekening Kas Desa (RKD), kami siap melaksanakannya sesuai ketentuan," tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi bentuk sikap Pemerintah Desa Asrikaton dalam merespons sorotan publik terhadap pengelolaan aset desa. Namun, kesiapan membuka dokumen dan menjalani audit tentu perlu diikuti dengan penyampaian data secara konkret agar seluruh pertanyaan masyarakat memperoleh kejelasan.
Pada akhirnya, pengelolaan Tanah Kas Desa bukan semata persoalan siapa yang menyewa atau bagaimana lahan dimanfaatkan. Lebih dari itu, transparansi administrasi, kepastian mekanisme, akuntabilitas pendapatan, serta kesesuaian penggunaan hasil sewa menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Supaadi berharap polemik tersebut tidak berkembang menjadi tuduhan yang tidak berdasar. Ia menyatakan tetap berkomitmen menjalankan pemerintahan desa secara terbuka dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Asrikaton.
Kini, keterbukaan data dan hasil pemeriksaan instansi berwenang menjadi hal penting untuk memberikan gambaran utuh mengenai pengelolaan TKD Desa Asrikaton. (Red)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar