Notification

×

Pencarian Berita DerapHukumPos

Iklan

Iklan Aktif

Indeks Berita

Divonis 10 Bulan Penjara, Putusan Kasus Dugaan Penganiayaan dan Penyekapan di Malang Dinilai Terlalu Ringan

Senin, 16 November 2026 | November 16, 2026 WIB

DerapHukumPos.com --MALANG,  Majelis hakim Pengadilan Negeri Malang dikabarkan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara terhadap Ronny Andika Alimuddin bin (Alm.) Yono Alimudin Ratulangi dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan penganiayaan, penyekapan, dan penculikan terhadap Iwan Adi Prasetyo alias Mones, warga Gangsiran, Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.

Berdasarkan keterangan yang diterima, peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka lebam di bagian kepala serta pembengkakan pada mata.
 
Dok:Deraphukumpos.com

Dalam proses persidangan, terdakwa Ronny Andika Alimuddin didampingi penasihat hukumnya, Bagas, S.H.

Putusan majelis hakim tersebut mendapat tanggapan dari H. Slamet, Ketua Korwil Sakera Malang Barat. Menurutnya, hukuman 10 bulan penjara dinilai terlalu ringan apabila dibandingkan dengan dampak yang dialami korban.

H. Slamet juga menyoroti informasi mengenai riwayat hukum terdakwa yang disebut pernah menjalani hukuman dalam perkara sebelumnya atau residivis.

“Menurut kami, putusan 10 bulan penjara terlalu ringan. Terlebih apabila benar terdakwa merupakan seorang residivis. Kami berharap penegakan hukum benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban,” demikian tanggapan H. Slamet sebagaimana dirangkum dari keterangan yang disampaikan.

Dalam informasi yang diterima, perkara tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Meski demikian, penerapan pasal, ancaman pidana, dan pertimbangan majelis hakim masih perlu dicocokkan dengan salinan resmi putusan pengadilan.

H. Slamet berharap putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan penderitaan korban serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Kasus ini menjadi perhatian karena menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas hukuman, perlindungan terhadap korban, dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

Di sisi lain, penjatuhan pidana merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.


Catatan Redaksi
MUJIANTO KAPERWIL JATIM DERAPHUKUMPOS.COM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Iklan Romadhan



YouTube Widget

Aksi Tolak UU TNI Kota Malang Ricuh, Masa Bawa Bekal Bom Molotov



Polres Malang Ungkap Sindikat Pemerasan Bermodus LSM dan Wartawan,



BNPM Jatim Kawal Pembalakan Liar Pagar Laut Dan Kepemilikan SHM Pesisir Pantai Pulau Madura



Sihabur Romli Kades Karangduren, Ajak Anak Yatim Belanja & Game Zone Di Ramayana Malang



Silaturahmi Derap Hukum Pos || Perkuat Tantangan Era Digital



SMA Negeri 1 Lawang, Gunakan dana PSM dari wali murid untuk Sarana Prasarana, dan bantah Kepala Sekolah Bukti Dukung Dana Bos, Anggota Jurnalistik asal comot yang tidak benar



Pagar Laut Di Pamekasan, BNPM Dan Masyarakat Nelayan Pamekasan Siap Segel



Polresta Kota Batu Jawa Timur Berhasil Ungkap Perdagangan Anak



BNPM JATIM GELAR AKSI DAMAI BUNTUT MALPRAKTEK RS SOEWANDHIE SURABAYA

TUTUP IKLAN
TUTUP IKLAN
×
Berita Terbaru Update