Berdasarkan keterangan yang diterima, peristiwa tersebut mengakibatkan korban mengalami luka lebam di bagian kepala serta pembengkakan pada mata.
![]() |
| Dok:Deraphukumpos.com |
Dalam proses persidangan, terdakwa Ronny Andika Alimuddin didampingi penasihat hukumnya, Bagas, S.H.
Putusan majelis hakim tersebut mendapat tanggapan dari H. Slamet, Ketua Korwil Sakera Malang Barat. Menurutnya, hukuman 10 bulan penjara dinilai terlalu ringan apabila dibandingkan dengan dampak yang dialami korban.
H. Slamet juga menyoroti informasi mengenai riwayat hukum terdakwa yang disebut pernah menjalani hukuman dalam perkara sebelumnya atau residivis.
“Menurut kami, putusan 10 bulan penjara terlalu ringan. Terlebih apabila benar terdakwa merupakan seorang residivis. Kami berharap penegakan hukum benar-benar memberikan rasa keadilan bagi korban,” demikian tanggapan H. Slamet sebagaimana dirangkum dari keterangan yang disampaikan.
Dalam informasi yang diterima, perkara tersebut juga dikaitkan dengan Pasal 446 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Meski demikian, penerapan pasal, ancaman pidana, dan pertimbangan majelis hakim masih perlu dicocokkan dengan salinan resmi putusan pengadilan.
H. Slamet berharap putusan pengadilan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan penderitaan korban serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.
Kasus ini menjadi perhatian karena menimbulkan pertanyaan mengenai proporsionalitas hukuman, perlindungan terhadap korban, dan rasa keadilan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, penjatuhan pidana merupakan kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan terdakwa.
Catatan Redaksi
MUJIANTO KAPERWIL JATIM DERAPHUKUMPOS.COM




Tidak ada komentar:
Posting Komentar