Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap permohonan uji materi (judicial review) pasal berladang di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Sadiropa Sijabat. Masyarakat adat menilai gugatan tersebut mengancam ruang hidup dan kearifan lokal yang telah diwariskan turun-temurun.
Merespons aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Paliwang, menegaskan sikap Pemerintah Provinsi Kaltara yang mendukung penuh perjuangan masyarakat adat Dayak.
Gubernur menekankan bahwa praktik berladang adalah tradisi luhur yang dijaga dengan kearifan lokal dan pembatas lahan yang ketat, sehingga tidak pernah memicu kebakaran hutan skala besar.(tim/C)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar