Keresahan itu datang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai tenaga pendidik, akademisi, pemerhati pendidikan, hingga masyarakat kecil yang menilai sektor pendidikan perlahan mulai terpinggirkan. Sorotan utama mengarah pada belum terselesaikannya persoalan klasik pendidikan nasional, mulai dari nasib guru honorer, ketimpangan fasilitas belajar, hingga ancaman terhadap keberlangsungan program wajib belajar 13 tahun.
Melalui berbagai surat terbuka dan forum diskusi publik, masyarakat meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk tidak menjadikan pendidikan sekadar pelengkap agenda pembangunan, melainkan prioritas utama negara.
Persoalan guru honorer kembali menjadi simbol ketimpangan dalam dunia pendidikan Indonesia. Hingga kini, ribuan tenaga pendidik di berbagai daerah masih hidup dalam ketidakjelasan status dan kesejahteraan.
Ironisnya, banyak guru honorer yang telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun justru menerima penghasilan yang jauh dari layak. Mereka tetap bertahan mengajar di tengah keterbatasan fasilitas dan minimnya perhatian negara.
Di sisi lain, publik melihat berbagai program baru pemerintah berjalan cepat dengan dukungan anggaran besar dan proses perekrutan yang lebih sigap. Kondisi ini memunculkan persepsi ketidakadilan sosial yang semakin tajam di tengah masyarakat.
“Guru adalah pondasi bangsa. Ketika guru terus hidup dalam ketidakpastian, maka masa depan pendidikan nasional ikut dipertaruhkan,” ujar seorang pemerhati pendidikan dalam diskusi kebijakan anggaran pendidikan.
Kekhawatiran publik juga mengarah pada keberlanjutan program wajib belajar 13 tahun yang selama ini menjadi bagian penting pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
Masyarakat mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap program tersebut apabila sektor pendidikan terus menghadapi tekanan anggaran dan persoalan mendasar yang tak kunjung terselesaikan.
Di banyak daerah, persoalan pendidikan masih berkutat pada masalah lama: sekolah rusak, keterbatasan fasilitas belajar, kekurangan tenaga pengajar, hingga akses pendidikan yang belum merata.
Kesenjangan teknologi pendidikan juga dinilai semakin memperlebar jurang kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil.
Pengamat pendidikan menegaskan bahwa pendidikan tidak bisa dipandang sebagai beban anggaran tahunan, melainkan investasi strategis jangka panjang yang menentukan kualitas generasi dan masa depan bangsa.
Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya mendapat dukungan luas karena dinilai mampu meningkatkan kualitas gizi anak dan menekan angka stunting nasional.
Namun kritik mulai menguat ketika masyarakat menilai fokus besar pemerintah terhadap program tersebut berpotensi menggeser prioritas anggaran pendidikan.
Sejumlah akademisi dan pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia tidak cukup hanya melalui pemenuhan gizi, tetapi juga harus dibarengi penguatan kualitas pendidikan nasional.
“Generasi sehat harus dibentuk bersamaan dengan generasi yang cerdas, kritis, dan mampu bersaing secara global. Pendidikan tidak boleh dikorbankan atas nama program lain,” ujar seorang akademisi dalam forum pendidikan nasional.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat, dunia pendidikan juga ikut terdampak. Kenaikan kebutuhan hidup, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan melemahnya daya beli membuat banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Di sejumlah wilayah, kondisi tersebut memicu meningkatnya risiko putus sekolah akibat keterbatasan biaya.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada program jangka pendek yang bersifat populis, tetapi juga memperkuat sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
Berbagai kritik yang berkembang sejatinya merupakan bentuk kepedulian publik terhadap masa depan Indonesia. Masyarakat khawatir kualitas generasi bangsa akan terancam apabila pendidikan tidak lagi ditempatkan sebagai prioritas utama negara.
Publik mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran yang dinilai berpotensi melemahkan sektor pendidikan.
Selain itu, pemerintah juga diminta memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru honorer, pemerataan fasilitas pendidikan, dan perlindungan hak belajar seluruh anak Indonesia.
Pendidikan bukan sekadar program administratif, melainkan fondasi utama peradaban bangsa. Karena itu, negara dituntut tetap konsisten menjalankan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kebijakan yang adil, berpihak kepada rakyat, dan berorientasi jangka panjang.(*)
.jpg)
