DerapHukumPos.com --KALIMANTAN BARAT — Dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM subsidi kembali menjadi sorotan publik setelah beredarnya sebuah video yang memperlihatkan aktivitas pemindahan bahan bakar minyak (BBM) dari mobil tangki merah putih bertuliskan PT Elnusa Petrofin dan Pertamina Patra Niaga ke dua mobil tangki lain milik perusahaan berbeda.
Dalam video yang beredar luas pada Sabtu (23/5/2026), tampak proses pemindahan BBM menggunakan mesin sedot yang dibawa kendaraan pikap. Dugaan sementara, BBM jenis bio solar subsidi tersebut dialihkan untuk kebutuhan industri, sehingga memicu kemarahan masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh solar subsidi dengan harga resmi.
Peristiwa tersebut diduga terjadi di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Sejumlah kendaraan yang terlihat dalam video di antaranya mobil pikap Grand Max KB 8973 W, mobil tangki putih biru KB 8575 MN dan KB 8247, serta mobil tangki merah putih KB 9330 FP.
Masyarakat menilai dugaan pengalihan BBM subsidi ini sangat merugikan rakyat kecil. Pasalnya, di berbagai daerah Kalimantan Barat, bio solar subsidi justru disebut langka dan sulit diperoleh nelayan, petani, sopir angkutan hingga pelaku usaha kecil.
Seorang warga menyebut harga bio solar subsidi di lapangan bahkan jauh melebihi harga resmi pemerintah. Menurut informasi yang berkembang, harga solar subsidi yang semestinya sekitar Rp6.800 per liter justru dijual bervariasi di sejumlah SPBU, mulai Rp9.000, Rp9.500 hingga Rp12 ribu per liter. Sementara di tingkat pengecer luar SPBU, harga disebut bisa mencapai Rp15 ribu hingga Rp18 ribu per liter.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya permainan distribusi BBM subsidi yang diduga melibatkan oknum tertentu demi meraup keuntungan besar. Publik pun mempertanyakan pengawasan distribusi BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kecil dan sektor prioritas.
Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga lembaga terkait untuk segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan penyalahgunaan bio solar subsidi tersebut.
Jika terbukti terjadi penyelewengan, aparat diminta tidak hanya berhenti pada pemeriksaan administratif, namun juga menindak tegas seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kasus dugaan mafia BBM subsidi ini kembali menjadi perhatian nasional karena menyangkut hak masyarakat terhadap energi bersubsidi yang dibiayai negara. Publik berharap Pertamina, BPH Migas, kepolisian, hingga Kejaksaan dapat bertindak cepat dan transparan agar distribusi BBM subsidi tidak kembali disalahgunakan untuk kepentingan industri maupun praktik ilegal lainnya.
Kata Kunci SEO:
dugaan penyalahgunaan bio solar subsidi, mafia BBM subsidi Kalimantan Barat, pengalihan solar subsidi ke industri, solar subsidi langka di Kalbar, penegakan hukum mafia BBM, Sungai Ambawang Kubu Raya, Pertamina Patra Niaga, distribusi BBM subsidi ilegal
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar