DerapHukumPos.com --Surabaya – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ormas Madura Asli Sedarah (MADAS) Surabaya menyampaikan kekecewaan mendalam atas tidak terlaksananya audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya, meskipun sebelumnya telah melayangkan surat permohonan resmi.
Rombongan MADAS Sedarah yang dipimpin langsung Ketua DPC Surabaya, M. Sahri, hadir bersama Kasat Kornas H. Dofir, Sekretaris DPC Aris Afrisal, Sekretaris Daerah Muhammad Rifqi, serta jajaran pengurus lainnya.
Mereka datang dengan itikad baik untuk bersilaturahmi dan melakukan klarifikasi, serta telah menunggu hingga pukul 11.00 WIB. Namun, audiensi tersebut tidak dapat terlaksana dengan alasan pimpinan sedang ada keperluan di luar kantor.
Ketua DPC MADAS Surabaya, M. Sahri, menyampaikan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mencari polemik, melainkan untuk membangun komunikasi yang sehat dan terbuka dengan pemerintah daerah.
“Kami sudah bersurat resmi dan datang secara baik-baik. Tujuan kami jelas, ingin berdialog dan meluruskan hal-hal yang berkembang di masyarakat. Sangat kami sayangkan jika ruang komunikasi seperti ini tidak terbuka,” ujarnya.
Audiensi tersebut, lanjutnya, memiliki tujuan penting, yakni menegaskan legalitas dan identitas MADAS (Madura Asli Sedarah) yang sah secara hukum. Organisasi ini telah memiliki pengesahan badan hukum AHU dari Kementerian Hukum dan HAM serta terdaftar Hak Kekayaan Intelektual (HaKI).
Penegasan ini diperlukan karena adanya pihak-pihak tertentu yang diduga mencatut nama “MADAS” dan melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di Jawa Timur.
Sekretaris DPC Surabaya, Aris Afrisal, dalam pernyataan sikapnya menegaskan bahwa MADAS yang dipimpin M. Sahri berbeda secara struktur, legalitas, dan visi gerakan dengan kelompok lain yang sering dikaitkan dengan aksi-aksi demonstratif yang meresahkan. Ia menekankan bahwa organisasinya berkomitmen menjaga kondusivitas Kota Surabaya, mengedepankan edukasi masyarakat, serta memperkuat nilai persaudaraan dan harmoni sosial.
Menurut jajaran pengurus, pencatutan nama organisasi telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat dan bahkan berpotensi memengaruhi persepsi pemerintah terhadap MADAS yang sah.
Oleh karena itu, audiensi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan tidak terjadi disinformasi yang berlarut-larut.
MADAS DPC Surabaya tetap menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di Kota Surabaya.
Mereka berharap pihak Bangkesbangpol dapat membuka ruang dialog dalam waktu dekat agar terbangun sinergi yang konstruktif antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah daerah.
Bagi MADAS, komunikasi adalah kunci menjaga harmonisasi.
Mereka menyatakan hadir sebagai bagian dari solusi, bukan sumber persoalan, dan tetap berpegang pada prinsip konstitusional serta semangat persaudaraan dalam setiap langkah organisasi.
(Mst)
.jpg)
