DerapHukumPos.com --Jakarta -- Forum Jamsos Lintas Federasi dan Konfederasi ingatkan agar Dewan Pengawas (Dewas) BPJS, baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan harus benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengawas. Jangan hanya makan gaji buta
Sikap kritis itu disampaikan Koordinator Forum Jamsos, KRH.HM.Jusuf Rizal,SH menjawab pertanyaan media di Jakarta, tentang terpilihnya Dewas BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Periode 2026-2031.
Menurut aktivis penggiat anti korupsi, berdarah Madura-Batak itu, masyarakat banyak berharap kepada Dewas agar betul-betul menjalankan fungsinya sebagai instrumen pengawas. Bukan ikut goyangan Direksi, apalagi salah.
"Forum Jamsos berharap para Dewas yang terpilih benar-benar fokus. Jangan setelah terpilih hanya makan gaji buta. Kerjanya tidak maksimal, tapi memperoleh gaji dan fasilitas mewah," tegas Jusuf Rizal, Presiden LSM LIRA (Lumbung Informaso Rakyat) itu.
Dewas yang terpilih Periode 2926-2031 adalah
BPJS Ketenagakerjaan:
1. Dedi Hardianto (KSBSI)
2. Ujang Romli (KSPSI Jumhur)
3. Sumarjono Saragih (Apindo Palembang)
4. Abdurahman Lahabato (Kadin)
5. dr Alif Noeryanto Rahman (Tokoh Masyarakat)
BPJS Kesehatan:
1. Afif Johan (KSPSI Andi Gani)
2. Stevanus Adrianto Passat (KSPN Ristadi6)
3. Paulus Agung Pambudi (Apindo)
4. dr. Sunarto (Kadin)
5. Lula Kamal (Tokoh masyarakat)
Lebih lanjut menurut Jusuf Rizal di dua BPJS itu memiliki masalah namun diduga ditutupi Dewas. Misalnya di BPJS Ketenagakerjaan akan mengelola dana Rp.860 trilyun, jika tanpa pengawasan ketat, kebocoran bisa terjadi.
Sebelumnya karena miss manajemen BPJS Ketenagakerjaan tekor Rp.40 Trilyun. Dan di BPJS Kesehatan dikorup Rp.20 milyar. Belum lagi kasus lainnya
"Kondisi bangsa ini dimana-mana ada korupsi. Jadi Dewas ini diharapkan menjadi benteng mengamankan dana masyarakat, tapi tetap profesional," ujar Jusuf Rizal, Relawan Prabowo Subianto itu
Forum Jamsos juga, lanjutnya akan mengajak diskusi para Dewas untuk memberikan masukan lobang-lobang mana yang memiliki kelemahan. Misalnya, BPJS Ketenagakerjaan angka peningkatan keanggotaan BPU (Bukan Penerima Upah) sangat rendah. Sistim IT yang tidak maksimal.
Di BPJS Kesehatan juga pengawasan lemah dalam pelayanan kesehatan dan permainan Rumah Sakit. Untuk itu Dewas harus turba jangan hanya syuur sendiri. Akibatnya terjadi kebocoran.
Ketika ditanya, figur-figur Dewas yang terpilih menurut Jusuf Rizal yang juga Ketum FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Transport Seluruh Indonesia)-KSPSI Yorrys Raweyai itu, menyebutkan cukup bagus. Dari rekam jejak mudah-mudahan bisa diandalkan, ujarnya
Menyinggung Direksi BPJS yang belum keluar dari Presiden Prabowo Subianto, Jusuf Rizal menekankan agar jangan ada Direksi hasil oplosan. Karena bisa saja diintervensi hasil rekomendasi Pansel sebanyak 14 orang dengan rangking. Kalau itu terjadi Forum Jamsos pastikan akan kritisi, papar Jusuf Rizal yang juga tokoh pers itu
.jpg)
