 |
| Surabaya — Konsolidasi Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) Jawa Timur pada Minggu, 7 Desember 2025 di EXCELSO The Finest Indonesian Coffee Surabaya, menghadirkan arah gerak baru yang jauh lebih tegas dibanding pertemuan sebelumnya. |
DerapHukumPos.com --Surabaya — Konsolidasi Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Barisan Nasional Pemuda Madura (BNPM) Jawa Timur pada Minggu, 7 Desember 2025 di EXCELSO The Finest Indonesian Coffee Surabaya, menghadirkan arah gerak baru yang jauh lebih tegas dibanding pertemuan sebelumnya.
Jika sebelumnya konsolidasi lebih fokus pada pengkaderan dan perluasan jaringan ke seluruh DPD kabupaten/kota, maka kali ini BNPM Jatim menyuarakan sikap yang lebih keras: masuk secara aktif dalam peran kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Timur.
Ketua DPW BNPM Jawa Timur, Mohammad Ali Yasin, S.E.—yang akrab disapa Aba Yasin dan juga merupakan Ketua Yayasan Intan Mutia, lembaga penyelenggara Olimpiade KMSI dan JSO tingkat regional hingga nasional—menegaskan komitmen baru tersebut sebagai langkah strategis organisasi dalam menjawab kebutuhan zaman dan dinamika pemerintahan.
“Pergerakan DPW ke depan akan lebih tajam untuk kontrol pemerintah. Data semua dinas se-Jatim sudah kami miliki, lengkap dari berbagai tim khusus yang selama ini bekerja senyap namun signifikan,” tegas Aba Yasin dalam pernyataannya.
Menurutnya, BNPM Jatim kini tidak hanya berfokus pada kaderisasi, tetapi siap memainkan peran sebagai watchdog publik yang objektif, kritis, dan berbasis data. Tim khusus (timsus) BNPM disebut telah memetakan berbagai sektor strategis di lingkungan pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota.
Warning BNPM untuk Pemerintah Jawa Timur
Pernyataan tegas yang dilontarkan Aba Yasin sekaligus menjadi sinyal peringatan (warning) bagi seluruh lembaga pemerintahan di Jawa Timur. BNPM menegaskan bahwa ke depan:
Setiap kebijakan publik akan diawasi secara lebih ketat, khususnya yang berdampak pada pelayanan masyarakat.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi fokus utama, tidak ada lagi ruang untuk praktik penyimpangan yang merugikan publik.
Data dan temuan lapangan dari tim khusus BNPM siap dipublikasikan maupun diadvokasikan, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan aturan.
BNPM akan hadir di setiap isu strategis, bukan hanya sebagai pengkritik, tetapi juga mitra kontrol yang konstruktif.
Aba Yasin menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk mencari gesekan, tetapi memastikan bahwa roda pemerintahan berjalan sesuai amanah rakyat.
Arah Baru BNPM: Kritis, Data-Driven, dan Berani Bersikap
Dengan basis data yang diklaim sudah kuat dan dukungan struktur DPD di berbagai daerah, BNPM Jawa Timur kini menempatkan diri sebagai kekuatan sosial strategis. Organisasi ini berupaya menghadirkan keberpihakan yang jelas: melindungi kepentingan masyarakat Madura dan Jawa Timur secara lebih luas dari praktik birokrasi yang tidak sehat.
Konsolidasi di Surabaya menjadi titik awal pergerakan baru BNPM, yang tidak hanya memperkuat internal, tetapi juga memperkuat posisi tawar organisasi di ranah publik dan pemerintahan.
BNPM Jatim memastikan bahwa tahun-tahun mendatang akan menjadi fase penting dalam membangun kultur pemerintahan yang lebih transparan, bersih, dan responsif—dengan BNPM berdiri sebagai garda pengawal kritik sosial.
.jpg)
