DerapHukumPos.com --H. Hadi Mustofa, S.Kom, Ketua DPC Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Malang, turut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP Partai Demokrat di Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Kegiatan tersebut bertajuk Diskusi Publik “Revisi Paket RUU Pemilu” dan menghadirkan sejumlah tokoh politik nasional dan akademisi terkemuka.
Dalam diskusi tersebut, Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan kritik tajam terhadap sistem pemilu proporsional terbuka yang saat ini digunakan di Indonesia. Ia menilai, sistem ini membuka ruang luas terhadap praktik politik uang yang marak terjadi di setiap ajang pesta demokrasi.
“Praktik politik uang di Indonesia tercatat 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata praktik serupa di negara-negara lain, meski efektivitasnya dalam menarik pemilih hanya sekitar 11 persen,” ujar Burhanuddin.
Menurutnya, insentif politik uang akan menurun bila Indonesia menerapkan sistem proporsional tertutup. Hal ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam revisi RUU Pemilu yang tengah digodok.
H. Hadi Mustofa, S.Kom yang juga merupakan satu-satunya anggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Demokrat yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 6—meliputi wilayah Pakis, Singosari, dan Lawang—mengaku menyimak dan memahami dinamika yang terjadi. Ia menilai diskusi ini penting sebagai bekal dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.
“Kami dari daerah tentu perlu mengikuti arah perubahan sistem pemilu, agar langkah politik di tingkat lokal tetap selaras dengan dinamika nasional,” ujarnya seusai kegiatan.
Kehadiran Hadi Mustofa dalam forum ini menegaskan komitmen kader Demokrat di daerah untuk terus terlibat aktif dalam proses-proses demokrasi yang lebih sehat dan transparan. (Bush87)
.jpg)
