DerapHukumPos.com -- MALANG – Kepala Pasar Lawang, Sugeng, memberikan penjelasan terkait temuan kekurangan pembayaran retribusi pelayanan pasar sebesar sekitar Rp115 juta. Menurutnya, kekurangan tersebut terjadi karena sebagian pedagang tidak melakukan pembayaran sesuai tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).
Sugeng menjelaskan bahwa di lapangan, sejumlah pedagang memilih membayar retribusi berdasarkan tarif yang tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati, sehingga nominal yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan Perda yang menjadi dasar perhitungan retribusi.
"Pedagang banyak yang tidak mau membayar sesuai Perda, melainkan membayar sesuai SK Bupati. Kondisi itu yang menyebabkan adanya kekurangan pembayaran," ujarnya.
Ia juga menerangkan bahwa mekanisme penarikan retribusi di Pasar Lawang dilakukan sebanyak tiga kali dalam sehari, yakni pada pagi, siang, dan sore hari. Penarikan tersebut dilakukan sesuai jadwal operasional pasar kepada para pedagang yang beraktivitas.
Sementara itu, Suwati, salah seorang pedagang di Pasar Lawang saat ditemui awak media Deraphukumpos mengatakan besaran retribusi yang dibayarkan setiap pedagang tidak sama.
Menurutnya, perbedaan nominal disesuaikan dengan ukuran atau luas lapak yang digunakan.
"Setiap lapak berbeda-beda. Besarnya retribusi disesuaikan dengan besar kecilnya lapak yang ditempati pedagang," ungkap Suwati, Senin (20/07).
Keterangan dari Kepala Pasar dan pedagang tersebut menjadi bagian dari penjelasan mengenai mekanisme penarikan retribusi di Pasar Lawang. Meski demikian, temuan kekurangan penerimaan retribusi sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap menjadi perhatian sebagai bahan evaluasi terhadap pengelolaan pendapatan daerah dan pelaksanaan sistem retribusi pasar agar ke depan berjalan lebih optimal dan sesuai ketentuan yang berlaku.(*)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar